Manawa Dharmasastra Bab IX dan X

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manawa Dharmashastra adalah satu kitab hukum Hindu yang paling populer dan (masih) paling banyak diacu oleh umat, disamping kitab-kitab Smrti lainnya. Smrti merupakan kelompok kedua secara hierarkis sesudah kelompok Sruti (kelompok kitab-kitab Wahyu), yang dipandang sebagai kitab hukum Hindu karena didalamnya banyak memuat syariat (dalam bahasa Arab) Hindu yang disebut Dharma. Karena itu, kitab Smrti juga disebut sebagai Dharmashastra. Dalam hal ini, Dharma berarti hukum dan Shastra berarti ilmu.

Manawa Dharmashastra merupakan kitab hukum pertama dalam Hindu. Menurut mithologinya, Manu mendiktekan hukumnya ini dalam seratus ribu sloka kepada Maharshi Brghu, yang pada gilirannya mengajarkan kepada Rshi Narada. Narada, berdasarkan pertimbangannya mengurangi aturan itu menjadi dua belas ribu sloka. Kitab hukum ini kemudian dikurangi lagi menjadi delapan ribu sloka oleh Rshi Markandeya. Percaya atau tidak, Rshi yang lain, Sumanthu, menguranginya lagi menjadi empat ribu sloka. Akhirnya, Rshi lain yang tidak dikenal, mengurangi lagi menjadi 2.685 sloka.

Manawa Dharmashastra, seperti yang dikenal sekarang ini, terdiri dari 12 Adhyaya (bab atau buku) yang memuat 18 aspek hukum atau Wyawahara yang dapat dikategorikan dalam bentuk hukum perdata agama, pidana serta peraturan-peraturan yang bersifat mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan secara umum. Jadi ia merupakan kitab hukum Hindu dengan cakupan bahasan yang amat lengkap, luas dan ber-relevansi keluar maupun kedalam.

Kitab Dharmashastra ini banyak sehingga penulisnya juga banyak pula untuk disebutkan diantaranya adalah: Baudhayana, Harita, Apastambha, Wasistha, Sankha-likhita, Usana, Kasyapa, Yajnawalkya, Gautama (bukan Siddhartha Gautama) dan Brhaspati. Penamaan kitab-kitab Smrti, umumnya mengambil nama penulisnya, seperti: Gautamasmrti, ditulis oleh Rshi Gautama. Salah satu yang paling populer dan paling banyak diacu di Indonesia adalah Sarasamuschaya, gubahan Bhagawan Wararuci. Mengenai Sarasamuschaya, para indolog masih berbeda pendapat tentang kapan digubah dan siapa sebetulnya orang suci ini. Apakah beliau orang suci Nusantara ataukah India. Dari beberapa pandangan yang dikemukakan tentang siapa beliau, tampak bahwa beliau sebagai orang suci yang juga fasih menggunakan bahasa Sanskerta, disamping bahasa Kawi atau Jawa Kuno, dua bahasa yang digunakan didalam naskahnya.

Dua tokoh pemikir Hindu, yaitu Sankhalikhita dan Wikhana berpandangan bahwa Manawa Dharmasastra adalah ajaran dharma yang khas untuk zaman Krtayuga, sedangkan sekarang adalah zaman Kaliyuga. Keduanya mengelompokkan dharmasastra yang dipandang sesuai dengan zaman masing-masing, yaitu:

  • Manawa Dharmasastra sesuai untuk zaman Krta Yuga
  • Gautama Dharmasastra sesuai untuk zaman Treta Yuga
  • Samkhalikhita Dharmasastra sesuai untuk zaman Dwapara Yuga
  • Parasara Dharmasastra sesuai untuk zaman Kali Yuga

Dari temuan-temuan di atas dapatlah disimpulkan bahwa ajaran Manu atau Manawa Dharmasastra tidaklah dapat diaplikasikan begitu saja tanpa mempertimbangkan kondisi, waktu, dan tempat (desa-kala-patra)

Ruang lingkup Dharmashastra mencakup nyaris seluruh aspek kehidupan duniawi umat Hindu, yang teramat luas, untuk dapat dipedomani dalam penerapan Veda secara benar. Terkait dengan hierarkinya terhadap Sruti, Gautama Dharmashastra sempat mengundang kontroversi meluas, tidak saja di kalangan umat Hindu, tetapi di kalangan bukan Hindu. Dalam kasus serupa inilah kita diwajibkan untuk bersikap waspada, kritis dan memiliki pemahaman yang cukup memadai akan ajaran yang tertuang dalam Sruti.

Seperti yang sudah disebutkan tentang ruang lingkup Dharmashastra mencakup nyaris semua aspek kehidupan duniawi, yang teramat luas. Manawa Dharmashastra adalah yang terlengkap dan rinci, sehingga paling banyak diacu secara luas diberbagai kalangan Hindu dunia. Jadi, relevansinya bagi umat Hindu di segala jaman juga amat erat dan mendasar sifatnya. Kendati demikian, sesuai perkembangan jaman, lingkungan serta pemikiran manusia, iapun mendapat kritik-kritik, interpretasi, aktualisasi serta penyesuaian disana-sini dalam penerapannya, oleh para suciwan, penulis-penulis Dharmashastra sesudahnya.

Manawa Dharmashastra memiliki dua belas Adhyaya (bab) dan ini menyentuh semua sisi kehidupan manusia, dari uraian tentang penciptaan semesta, kewajiban-kewajiban manusia, berbagai larangan serta sangsi bagi pelanggarnya, pelaksanaan upacara korban suci dan pensucian diri lahir-batin, hingga masalah upaya penghubungan Atman dengan Brahman. Namun dalam makalah ini hanya dibahas Adhyaya IX dan X saja dari kitab Manawa Dharmasasatra tersebut.

Adhyaya IX terdiri dari 336 pasal. Bab ini juga memuat berbagai peraturan-peraturan terkait dengan kewajiban suami istri, hak pewarisan harta kekayaan, judi dan taruhan, selain yang telah diuraikan dalam adhyaya VII sebelumnya serta peraturan-peraturan yang lainnya.

Pada bahagian awal adhyaya ini, banyak diuraikan tentang wanita, kewajiban perlindungan terhadapnya dan kecenderungannya yang patut memperoleh penjagaan dari ayah, suami atau putranya. Pasal 22, 23 dan 24 dari bab ini dipandang sebagai lambang yang mensucikan sifat-sifat kewanitaan bila telah kawin dengan suami yang baik, ibarat sungai dengan segala sifatnya deras, berbatu, berlumpur, berkelok-kelok bila telah bersatu dengan samudra, sifat-sifat buruknya semula akan hilang. Disebutkan pula Aksamala, wanita kelahiran hina yang diperistri oleh Bhagawan Wasistha, dan Seranggi yang diperistri oleh Mandapala keduanya menjadi wanita mulia yang layak memperoleh penghormatan.

Pada bagian akhir, diuraikan tentang berbagai tugas dan kewajiban yang berhubungan dengan sistem Warna, serta akibat yang timbul dari perkawinan antar Warna. Adhyaya ini, khususnya terkait dengan masalah wanita dan pandangan Hindu terhadap wanita mengundang berbagai kritik, demikian pula yang menyangkut perkawinan antar Warna, seperti yang dirinci dalam bab X berikut. Yang menarik dalam bab ini adalah disyaratkan adanya hubungan erat antara fungsi pemerintahan dan fungsi keagamaan, yang dilukiskan dalam hubungan lembaga Ksatrya dan Brahmana.

Adhyaya X meliputi 131 pasal, yang dapat disebut sebagai kelanjutan atau keterangan tambahan dari adhyaya sebelumnya. Disebutkan pada bagian awalnya, bahwa Brahmana, Ksatrya dan Wesya adalah tiga golongan dwijati, yang berkewajiban mempelajari Veda-veda. Brahmana yang oleh karena sifat-sifatnya yang luar biasa, keistimewaannya, kesucian batinnya merupakan Guru dari semua Warna. Dan disebutkan pula tentang perkawinan antar warna yang terjadi serta hak dan kewajiban dari Brahmana, Ksatrya, Wesya dan Sudra.

1.2 Rumusan Masalah

1.      Bagaimanakah kewajiban suami istri dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya IX?

2.      Bagaimanakah pembagian harta waris dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya IX?

3.      Bagaimanakah  judi dan taruhan dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya IX?

4.      Bagaimanakah tiga golongan Dwijati dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya X?

5.      Bagimanakah perkawinan antar warna dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya X?

1.3       Tujuan Penulisan

1.      Untuk mengetahui tentang kewajiban suami istri dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya IX.

2.      Untuk mengetahui tentang pembagian harta waris dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya  IX.

3.      Untuk mengetahui tentang judi dan taruhan dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya IX.

4.      Untuk mengetahui tentang tiga golongan Dwijati dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya X.

5.      Untuk mengetahui tentang perkawinan antar warna dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya X.

1.3 Manfaat Penulisan

1.      Bagi pembaca dapat mengetahui dan mendalami isi dari kitab Manawa Dharmasastra yeng merupakan kitab paling popular dan paling banyak dijadikan sumber refrensi dalam menunjang kepustakaan Hindu serta memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi sumber yang berpegang teguh pada dharma.

2.      Bagi lembaga STKIP AH Singaraja dapat mengetahui kemampuan mahasiswanya dalam menyusun karya ilmiah, sehingga dapat memperbanyak koleksi makalah yang nantinya bisa disumbangkan ke perpustakaan sehingga dapat memperbanyak khasanah keilmuan.

3.      Bagi penulis dapat mengetahui sejauh mana kemampuannya dalam menulis karya ilmiah sehingga nantinya dijadikan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas karta tulis yang dibuat selanjutnya, serta memperdalam ilmu dari materi yang dibahas khususnya Manawa Dharmasastra Adhyaya IX  dan X.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       Kewajiban Suami Istri dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya IX

Tatha nitya yateyatam,
stripumsau tu  kritakriyau
Jatha nabhicaretam tau Wiyuktawitaretaram (Manawa Dharmasastra IX.102)

Artinya: Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain.

Anyonyasyawayabhicaro,

bhawedamaranantikah, Esa dharmah samasena,

jneyah stripumsayoh parah. (Manawa Dharmasastra IX.101)

Artinya: Hendaknya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, Singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi sebagai suami-isteri.

Berdasarkan sloka di atas perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia. Warga rumah (suami dan isteri), wajib menjaga kesucian masing-masing, hidup rukun dan damai, tenteram, bahagia, mengupayakan terbinanya kepribadian dan ketenangan lahir dan batin dalam upaya menurunkan anak yang baik.

Adapun tujuan pokok dari perkawinan adalah: 1) Terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir bathin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material dan non material. 2) Unsur material adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan/ perumahan (yang semuanya disebut Artha). 3) Unsur non material adalah rasa kedekatan dengan Hyang Widhi (yang disebut Dharma), kepuasan sex, kasih sayang antara suami-istri-anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat (yang semuanya disebut Kama).

Dalam kitab Rg Veda dinyatakan laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri  disebut dengan satu istilah “dampati” yang artinya tidak dapat dipisahkan. Dalam agama Hindu perempuan diakui sejajar dengan laki-laki. Dalam kitab chandokya upanisad disebutkan bahwa semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin berasal dari sumber yang sama yaitu Tuhan. Kitab Chandogya Upanishad menyatakan bahwa: Tuhan adalah jiwa dari seluruh alam semesta ini. Tuhan adalah hakekat kenyataan, Tuhan adalah kebenaran sejati, beliaulah Paramatman (sumber dari jiwa), Engkau adalah itu (tat-twam-asi).

Berdasarkan Weda Smrthi, perkawinan memiliki sifat yang religius (sacral) karena dihubungkan dengan tugas untuk menghasilkan turunan yang suputra (Put artinya neraka dan Tra artinya menyelamatkan, menyeberangkan). Di dalam kitab Slokantara disebutkan mempunyai seorang putra itu lebih berguna dari pada melakukan seratus korban suci (yadnya) asal lahir anak yang utama (wisesa). Perkawinan menurut pandangan Hindu bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis semata, tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama. Wiwaha Samskara merupakan upacara sakral, atau sakralisasi suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi umat Hindu (Manawa Dharmasastra II.67).

2.1.1    Tugas dan Kewajiban Suami.

Laki-laki disebut suami karena ia mempunyai isteri. “Suami” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “pelindung.” Ini berarti tugas suami adalah melindungi isteri dan anakanak. Juga menjaga keutuhan keluarga dengan menghindari perceraian, mendidik isterinya untuk melakukan penyucian diri (bratha), memberi benih putra-putri yang luhur (Rg Veda.X.85.25).

Suami dan isteri dalam keluarga  diumpamakan sebagai akasa dan pertiwi atau benih dengan tanah yang tertuang dalam kitab Weda Smrthi sebagai berikut: “Wanita dinyatakan sebagai tanah, laki-laki dinyatakan sebagai benih jazad badaniah yang hidup terjadi karena hubungan antara tanah dengan benih. Sloka ini menegaskan bahwa seorang suami mempunyai tugas sebagai pemrakarsa, pencetus, pemimpin dalam rumah tangga. Dengan demikian keluarga Hindu menganut sistem kebapakan (Sang Purusa, Patriarchat).

Dalam kitab Sarasamuccaya 242, suami atau bapak mempunyai kewajiban membangun jiwa dan raga anaknya:

1.      Sarirakrti , artinya mengupayakan kesehatan jasmani anak.

2.      Prana data, artinya membangun jiwa si anak secara rohani.

3.      Anna data, artinya memberikan makan serta kehidupan yang layak dari segi materi.
Dalam kitab Grhya Sutra seorang suami mempunyai dua kewajiban, yaitu:

1.      Memberikan perlindungan pada isteri dan anaknya (patti).

2.      Berkewajiban menjamin kesejahteraan isteri dan anak-anaknya.

Dalam kitab Nitisastra VII.3 kewajiban suami/bapak dalam keluarga ada 5 jumlahnya yang disebut Panca Wida, yaitu:

1.      Matulung urip rikalaning baya, artinya menyelamatkan keluarga pada saat bahaya.

2.      Nitya maweh bhinojana, artinya selalu mengusahakan makanan yang sehat, yang satwika.

3.      Mangupadyaya, artinya memberi ilmu pengetahuan kepada warga rumah.

4.      Anyangaskara, artinya menyucikan anak  atau  membina mental spiritual anak.

5.      Sang ametwaken, artinya  sebagai penyebab lahirnya anak.
Dalam kitab Veda smrthi Bab III.45 s.d 60 mengurai tugas suami adalah membangun  Grahajagadhita dengan cara:

1.      Menggauli isterinya  kecuali pada perwani.

2.      Merasa puas dengan isterinya seorang.

3.      Menghormati isterinya.

4.      Merasa bahagia dengan isterinya.

Dalam Manawa Dharmasastra Bab IX.3, suami atau bapak adalah sebagai pelindung isterinya yang selengkapnya tersurat sebagai berikut: “Selagi ia (isteri) masih kecil seorang ayahlah yang melindungi, dan setelah dewasa suaminyalah yang melindunginya dan setelah ia tua putra-putrinyalah yang melindungi, wanita tidak pernah layak bebas dari perlindungan”. Secara lebih terperinci tugas suami dalam keluarga menurut Manawa Dharmasastra IX.2, 3, 9, dan 11 dapat disampaikan sebagai berikut:

1.      Wajib melindungi isteri dan anak-anaknya  serta memperlakukan isteri dengan sopan dan hormat. Wajib memelihara kesucian hubungan dengan saling mempercayai sehingga terjamin kerukunan dan keharmonisan rumah tangga.

2.      Suami hendaknya menyerahkan harta kekayaan dan menugaskan isterinya untuk mengurus harta rumah tangga, urusan dapur, yadnya, serta ekonomi keluarga.

3.       Suami wajib menggauli isterinya dan mengusahakan agar antara mereka sama-sama menjamin kesucian keturunannya serta menjauhkan diri dari unsur-unsur yang mengakibatkan perceraian.

4.      Suami hendaknya selalu merasa puas dan berbahagia bersama isterinya karena dalam rumah tangga apabila suami-isteri merasa puas, maka rumah tangga itu akan terpelihara kelangsungannya.

5.      Suami wajib menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara  dengan baik (dharma grahastha, kula dharma)

6.      Suami atau ayah wajib mengawinkan putra-putrinya  pada waktunya.

7.      Suami wajib melakukan sraddha, pemujaan terhadap leluhur (pitra puja), memelihara cucunya dan melaksanakan panca yadnya.

Peranan suami tercantum dalam Bab IX 1-103, seorang suami harus setia kepada istrinya, menghormati istrinya dan melindungi istrinya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Kedudukan seorang suami meriurut masyarakat Hindu adalah sederajat dengan istrinya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan anaknya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan anaknya pada saat tiba waktunya, ia harus mengawinkan anaknya. Suami harus menyerahkan harta dan segala penghasilannya kepada istrinya dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada istrinya untuk mengatur harta rumah tangga, urusan dapur bahkan juga urusan agama di dalam rumah tangga atau khusus mengenai urusan dilakukan bersama-sama. Jika ia pergi jauh keluar daerah terlebih dahulu ia harus menjamin hidup istrinya dengan memberikan biaya sebelum biaya pergi. Selanjutnya ia harus selalu berusaha memelihara hubungan kesuciannya dengan istrinya dengan saling percaya mempercayai demi terjamin kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. Demikian dijelaskan pula bahwa ia berkewajiban menggauli istrinya pada saat-saat tertentu yang ditetapkan oleh agama. Ia harus berusaha sebaik-baiknya agar antara mereka tidak melanggar kesuciannya dan menghindarkan perceraian.

2.1.2    Tugas dan Kewajiban istri.

Perempuan disebut isteri karena ia mempunyai suami. Wanita yang sudah menikah disebut isteri. Kata “isteri” berasal dari bahasa sanskerta  “Stri“ yang berarti pengikat kasih. Fungsi isteri adalah menjaga jalinan kasih sayang keluarga (suami dan anak anaknya). Anak haruslah dibangun jiwa dan raganya dengan curahan kasih ibu. Prabu Yudistira dalam kitab Mahabharata mengatakan isteri itu sebagai ibu dalam rumah tangga, juga sebagai dewi dan permaisuri. Kata “permaisuri” berasal dari kata parama yang artinya utama dan iswari yang artinya pemimpin Sebagai “dewi” artinya isteri sebagai sinar dalam keluarga dan sebagai permaisuri isteri adalah pemimpin yang utama dalam mengatur tata hubungan, tatagraha, tata bhoga, tata keuangan, dan sebagainya.

Tentang kedudukan dan peranan istri untuk melaksanakan kewajibannya disebutkan dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya IX, 1-103 antara lain disebutkan sebagai berikut. Bahwasanya sebagai seorang istri dan seorang wanita hendaknya selalu ia berusaha untuk tidak bertindak sendiri dengan meninggalkan ayahnya atau suaminya. Sebagai seorang istri (wanita) ia harus pandai membawa diri pandai mengatur rumah tangga dan ekonomis, ia harus setia kepada suaminya dan hendaknya selalu berusaha untuk tidak melanggar ketentuan menurut kitab suci. Ia harus mengendalikan pikirannya, perkataannya dan tingkah lakunya demi tercapainya kebahagiaan yaitu tercapai surga sebagai seorang istri berkewajiban memelihara rumah tangga sebaik baiknya. Andaikata suaminya harus pergi keluar daerah dan ia tidak mampu memberi biaya sebagai jaminan istrinya maka istri tersebut dibenarkan untuk bekerja supaya dapat menunjang hidupnya asal pekeijaan itu tidak bertentangan dengan norma kesopanan sebagai wanita.

Lebih lanjut seorang istri harus menyadari bahwa telah ditakdirkan setiap wanita akan menjadi ibu. Orang tua berkewajiban mendidik dan rnenyekolahkan pada usia tertentu, kewajiban ini mutlak harus dilakukan karena jika tidak dipenuhi anak tersebut diancarn kapatita yaitu dikeluarkan dan masyarakat arya dan dilarang mengucapkan mantra savitri. Di damping itu orang tua berkewajiban bertanggung jawab atas perkawinan anaknya; untuk itu orang tua dapat memilih calon menantunya. Jika lewat umurnya orang tua kehilangan anak atas urusan akanya. Lebih lanjiut orang tua berkewajiban mewariskan kepada anak-anaknya, sebaliknya orang tua berhak mewarisi dan putranya yang tidak berketurunan. Mengenai hak dan kewajiban anak terhadap orang tua di dalam kitab Manawa Dharmasastra dijelaskan pula anak laki-laki berkewajiban menyelenggarakan sradha. Dan anak-anak berhak mewarisi hak orang tuanya. Adapun tugas dan kewajiban seorang istri dalam pustaka suci Hindu adalah sebagai berikut:

1.      Melahirkan dan memelihara anak/putranya serta memberi kebahagiaan kepada suami dan anak-anaknya.

2.      Ramah kepada suami dan seluruh anggota keluarga suami.

3.      Bersama baik dalam suka maupun dalam duka dengan suami dan anak-anak.

4.      Memberi kebahagiaan dan keberuntungan kepada suami dan mertua.

5.      Menjadi pengayom bagi seluruh keluarga (Mananawa Dharmasastra Bab IX. 26).

6.      Berpenampilan lemah lembut dan simpatik. (Rg Weda VII 33.19).

7.      Menjadi pelopor kebaikan dalam keluarga (Yajur weda XIV.21).

8.      Patuh kepada suaminya (Rg Weda X. 85, 43).

9.      Setia kepada suami, senantiasa waspada, tahan uji, menghormat yang lebih tua. (Atharwa weda XIV.1.41, Rg Weda X.85.27, Atharwa Weda XIV.2.20).

10.  Isteri sebagai  Ibu Rumah Tangga (Atharwa weda).

11.  Isteri sebagai penerus keturunan (Manu Smrthi XI.26).

12.  Isteri sebagai pembimbing anak (Nitisastra, IV.21).

13.  Isteri sebagai penyelenggara aktivitas agama (Manawa dharma sastra VI.28). Kaitannya dengan upacara persembahan (yadnya) dalam kitab Manawa Dharmasastra III.56 disebutkan: di mana wanita tidak dihormati maka tidak ada upacara persembahan yang memberi kebahagiaan  dan pahala mulia.

2.2       Pembagian Harta Waris Dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya IX

Dalam Manawa Dharmasastra harta waris dan hak pewarisan diatur dalam Adhyaya IX sloka 104-219.  Pewarisan adalah penggantian tempat seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hukum waris dalam Manawa Dharmasastra merupakan hukum Hindu yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Makna yang terkandung di dalam kitab Manawa Dharmasastra tersebut mengatur tentang bagaimana caranya memperoleh hak yang sah, dalam lingkungan pewarisan.

Dalam Manawa Dharma Sastra IX. 104, yang terjemahannya adalah sebagai berikut : “Setelah meninggal dunia ayah dan ibu, saudara-saudara (laki) setelah berkumpul bersama-sama mereka boleh membagi harta (orang tua) sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu selagi orang tua mereka masih hidup”. Dari pasal tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, antara lain : a) Saudara laki-laki atau anak pewaris yang laki-laki bersama (secara bersama-sama) berhak mewarisi atas harta peninggalan dari orang tua mereka, b) Ahli waris boleh membagi harta warisan peninggalan tersebut yaitu dengan suatu pengertian boleh berarti tidak mutlak. Dalam hal ini boleh dibagi dan boleh pula tetap sebagai harta warisan bersama walaupun orang tua mereka telah meninggal, c) Pembagian setelah orang tua meninggal, ini merupakan suatu asas yang kemudian menjadi dasar hukum pewarisan umumnya dilakukan apabila pewaris telah meninggal. Hal ini dikuatkan pula dengan suatu dasar hukum yang mengatakan bahwa tidak adanya kekuasaan atas harta warisan selagi orang tua masih hidup yang berarti pula bahwa hak atas harta benda itu sepenuhnya berada ditangan orang tuanya, terutama ayahnya.

Manawa Dharmasastra IX. 105 yang menyatakan bahwa “ Atau Saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai seluruh harta orang tuanya, sedangkan yang lain akan hidup di bawah asuhannya seperti halnya selagi orang tuanya masih hidup ”. Dalam hal ini harta warisan tidaklah mutlak harus diserahkan ssepenuhnya kepada anak laki-laki tertua, akan tetapi rasio penggunaannya harus lebih efektif dan bermanfaat bagi seluruh keluarga. Dalam masyarakat Bali pada umumnya yang menganut system kekeluargaan Patrilinial atau purusa di dalam sistem pewarisannya menganut sistem kewarisan individual dimana para ahli waris akan mewarisi secara perorangan akan tetapi dalam kaitannya dengan tanah ayahan desa akan berlaku status kewarisan minorat yang dalam hal ini anak laki-laki terkecillah yang akan mewarisi tanah ayahan desa tersebut. Kemudian terhadap harta pusaka seperti keris bertuah dan juga sanggah kemulan atau merajan yang dalam hal ini merupakan bagian dari wujud harta warisan adalah berlaku sistem kewarisan kolektif yaitu dalam hal ini ahli waris.

Berbeda dengan yang disebutkan dalam Manawa Dharmasastra IX.104-126 yang mengutamakan bahwa ahli waris tunggal adalah seorang anak sulung laki-laki, akan tetapi Manawa Dharmasastra IX.127-135 menyatakan bahwa anak wanita boleh diangkat sebagai ahli waris orang tuanya. Dalam sloka 133 berikutnya dinyatakan tidak ada perbedaan antara putra laki dan perempuan yang diangkat statusnya sebagai akhli waris. Dalam hal pembagian harta waris menurut Manawa Dharmasastra IX.118 menyatakan bahwa wanita mendapatkan minimal seperempat bagian dari masing-masing pembagian saudara lakinya. Kalau saudara lakinya banyak bisa saudara wanitanya lebih banyak mendapat dari saudara lakinya. Meskipun setelah ia bersuami wanita itu tidak memiliki beban kewajiban formal pada keluarga asalnya, namun ia memiliki hak waris. Itu menurut pandangan kitab suci.

2.3       Judi Dan Taruhan Dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya IX

Judi dan taruhan dilarang dalam Agama Hindu. Judi adalah perbuatan yang dilakukan dalam berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan dalam mengisi waktu senggang serta ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya sehingga tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan.  Kitab suci Manawa Dharmasastra Buku IX (Atha Nawano dhyayah) sloka 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, dan 228 dengan jelas menyebutkan adanya larangan itu. Sloka 223 membedakan antara perjudian dengan pertaruhan. Bila objeknya benda-benda tak berjiwa disebut perjudian, sedangkan bila objeknya mahluk hidup disebut pertaruhan. Benda tak berjiwa misalnya uang, mobil, tanah dan rumah. Mahluk hidup misalnya binatang peliharaan, manusia, bahkan istri sendiri seperti yang dilakukan oleh Panca Pandawa dalam ephos Bharatha Yuda ketika Dewi Drupadi dijadikan objek pertaruhan melawan Korawa. Di bawah ini sloka-sloka yang menyangkut tentang judi dan taruhan diatur dalam Manawa Dharmasastra bab IX sloka 221-228 yaitu:

1.      Dyūtaṁ samaḥ vayaṁ caiva rāja rātrannivarayet, rājanta karaóa vetau dvau dośau pṛthivikśitam. Manavadharmaśāstra IX.221.(Perjuadian dan pertaruhan supaya benar-benar dikeluarkan dari wilayah pemerintahannya, ke dua hal itu menyebabkan kehancuran negara dan generasi muda).

2.      Prakaśaṁ etat taskaryam yad devanasama hvayau, tayornityaṁ pratighate nṛpatir yatna van bhavet. Manavadharmaśāstra IX.222.(Perjudian dan pertaruhan menyebabkan pencurian, karena itu pemerintah harus menekan ke dua hal itu)

3.      Apraṇibhiryat kriyate tal loke dyūtam ucchyate, praṇibhiḥ kriyate yāstu
na vijñeyaḥ sāmahvayaḥ.
Manavadharmaśāstra IX.223. (Kalau barang-barang tak berjiwa yang dipakai pertaruhan sebagai uang,hal itu disebut perjudian, sedang bila yang dipakai adalah benda-bendaberjiwa untuk dipakai pertaruhan, hal itu disebut pertaruhan).

4.      Dyūtaṁ sāmahvayaṁ caiva yaḥ kūryat karayate va, tansarvan ghatayed rājaśudramś ca dvija linggi. Manavadharmaśāstra IX.224. (Hendaknya pemerintah menghukum badanniah semua yang berjudi dan bertaruh atau mengusahakan kesempatan untuk itu, seperti seorang pekerja yang memperlihatkan dirinya (menggunakan atribut) seorang pandita)

5.      Kitavān kuśìlavān kruran paśandasthaṁśca manavan,vikramaśṭhanañca undikaṁś ca kśipram nirvāśayetprat. Manavadharmaśāstra IX.225. (Penjudi-penjudi, penari-penari dan penyanyi-penyanyi (erotis), orang- orang yang kejam, orang-orang bermasalah di kota, mereka yang menjalankan pekerjaan terlarang dan penjual-penjual minuman keras, hendak- nya supaya dijauhkan dari kota (oleh pemerintah) sesegera mungkin).

6.      Eta raśṭre vartamana rajñaḥ pracchannataskaraḥ, vikarma kriyaya nityam bhadante bhadrikaḥ prajāḥ. Manavadharmaśāstra IX.226.(Bilamana mereka yang seperti itu yang merupakan pencuri terselubung, bermukim di wilayah negara, maka cepat-lambat, akan mengganggu penduduk dengan kebiasaannya yang baik dengan cara kebiasaannya yang buruk).

7.      Dyūtam etat pūra kalpe dṛśtaṁ vairakaraṁ mahat, tasmād dyūtaṁ na seveta
hasyartham api buddhimān
. Manavadharmaśāstra IX.227. (Di dalam jaman ini, keburukan judi itu telah nampak, menyebabkan timbulnya permusuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang baik harus menjauhi kebiasaan-kebiasaan ini, walaupun untuk kesenangan atau hiburan).

Pemerintah berwenang mengawasi agar larangan judi dan taruhan ditaati sebagaimana ditulis dalam Manawa Dharmasastra.IX.221. Perjudian dan pertaruhan supaya benar-benar dikeluarkan dari wilayah Pemerintahannya karena kedua hal itu menyebabkan kehancuran kerajaan dan putra mahkota. Istilah kerajaan dan putra mahkota zaman sekarang dapat ditafsirkan sebagai negara dan generasi penerus, sedangkan istilah Pemerintah dapat ditafsirkan sebagai penguasa, mulai Kelian Adat, Kepala Lingkungan, Lurah, Camat, Bupati, sampai Gubernur.

Para penjudi dan peminum minuman keras digolongkan sebagai orang-orang “sramana kota” (sloka 225) disebut pencuri-pencuri tersamar (sloka 226) yang mengganggu ketenteraman hidup orang baik-baik. Judi menimbulkan pencurian (sloka 222), permusuhan (sloka 227) dan kejahatan (sloka 228). Para penguasa khususnya di Bali diharap memahami benar tentang jenis-jenis judi agar tidak terkecoh dengan dalih pelaksanaan adat dan upacara agama. Ada kegiatan penggalian dana dengan mengadakan tajen, ada kegiatan piodalan di Pura dilengkapi dengan tajen, dan kebiasaan meceki pada waktu melek di acara ngaben, bahkan pada hari-hari raya seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, Pagerwesi.

2.4       Catur Warna dan Tiga Golongan Dwijati dalam Manawa Dharmasastra X

Kata Catur Warna berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata ”Catur” berarti empat dan kata “warna” yang berasal dari urat kata Wr (baca: wri) artinya memilih. Catur Warna berarti empat pilihan hidup atau empat pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat (guna) dan ketrampilan (karma) seseorang, serta kwalitas kerja yang dimiliki sebagai akibat pendidikan, pengembangan bakat yang tumbuh dari dalam dirinya dan ditopang oleh ketangguhan mentalnya dalam menghadapi suatu pekerjaan. Dalam Manawadharmasastra X.sloka 74-131 disebutkan tentang kewajiban dari Catur Warna tersebut.  Adapun kewajiban dari empat golongan yang terkenal dengan istilah Catur Warna itu ialah:

1. Brahmana

Adalah salah satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang mampu menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab hingga keagamaan. Di jaman dahulu, golongan ini umumnya adalah kaum pendeta, agamawan atau brahmin. Mereka juga disebut golongan paderi atau sami. Kaum Brahmana tidak suka kekerasan yang disimbolisasi dengan tidak memakan dari rah (bernyawa). Sehingga seorang Brahmana sering menjadi seorang Vegetarian. Brahmana adalah golongan karya yang memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan baik pengetahuan suci maupun pengetahuan ilmiah secara umum. Dahulu kita bertanya tentang ilmu pengetahuan dan gejala alam kepada para brahmana. Bakat kelahiran adalah mampu mengendalikan pikiran dan prilaku, menulis dan berbicara yang benar, baik, indah, menyejukkan dan menyenangkan. Kemampuan itu menjadi landasan untuk mensejahterakan masyarakat, negara dan umat manusia dengan jalan mengamalkan ilmu pengetahuannya, menjadi manggala (yang dituakan dan diposisikan secara terhormat), atau dalam keagamaan menjadi pemimpin upacara keagamaan.

2. Ksatria

Adalah golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Golongan karya ini memiliki tugas profesi sebagai bangsawan, tokoh masyarakat, penegak keamanan, penegak keadilan, pemimpin (direktur), pemimpin masyarakat, pembela kaum tertindas atau lemah karena ketidak-adilan dan ketidak-benaran. Bakat dasar seorang ksatria adalah berani, bertanggungjawab, lugas, cekatan, prilaku pelopor, memperhatikan keselamatan dan keamanan, adil, dan selalu siap berkorban untuk tegaknya kebenaran dan keadilan. Di jaman dahulu ksatria merujuk pada klas masyarakat kasta bangsawan atau tentara, hingga raja.Jaman sekarang, ksatria merujuk pada profesi seorang yang mengabdi pada penegakan hukum, kebenaran dan keadilan prajurit, bisa pula berarti perwira yang gagah berani atau pemberani. Kelompok ini termasuk pemimpin negara, pimpinan lembaga atau tokoh masyarakat karena tugasnya untuk menjamin terciptanya kebenaran, kebaikan, keadilan dan keamanan di masyarakat, bangsa dan Negara.

3. Waisya

Adalah golongan karya atau warna dalam tata masyarakat menurut agama Hindu. Bersama-sama dengan Brahmana dan Ksatria, mereka disebut Tri Wangsa, tiga kelompok golongan karya atau profesi yang menjadi pilar penciptaan kemakmuran masyarakat. Bakat dasar golongan Waisya adalah penuh perhitungan, tekun, trampil, hemat, cermat, kemampuan pengelolaan asset (kepemilikan) sehingga kaum Wasya hampir identik dengan kaum pedagang atau pebisnis. Kaum Waisya adalah kelompok yang mendapat tanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan bisnis agar terjadi proses distribusi dan redistribusi pendapatan dan penghasilan, sehingga kemakmuran masyarakat, negara dan kemanusiaan tercapai

4. Sudra

Adalah sebuah golongan profesi (golongan karya) atau warna dalam agama Hindu. Warna ini merupakan warna yang paling rendah. Warna lainnya adalah brahmana, ksatria, dan waisya. Sudra adalah golongan karya seseorang yang bila hendak melaksanakan profesinya sepenuhnya mengandalkan kekuatan jasmaniah, ketaatan, kepolosan, keluguan, serta bakat ketekunannya. Tugas utamanya adalah berkaitan langsung dengan tugas-tugas memakmurkan masyarakat negara dan umat manusia atas petunjuk-petunjuk golongan karya di atasnya, seperti menjadi buruh, tukang, pekerja kasar, petani, pelayan, nelayan, penjaga, dll.

Dalam Manawa Dharmasastra Bab IX.1-4 dinyatakan bahwa dari catur warna yang disebutkan hanya tiga dari keempat yaitu Brahmana, Ksatria dan Waisya disebut Dwijati, sedangkan Sudra disebut Ekajati. Berikut ini adalah uraian dari sloka tersebut:

1.      Hendaknya supaya ketiga warna dwijati melaksanakan tugas-tugas kewajiban mereka mempelajari weda, tetapi diantara mereka itu Brahmana akan berkewajiban mengajarkannya, bukan kedua golongan tersebut, demikianlah peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. (M.Ds IX.1)

2.      Brahmana harus mengetahui cara-cara untuk hidup sebagai ditetapkan menurut undang-undang bagi semua, member petunjuk-petunjuk kepada yang lain dan ia sendiri harus hidup sesuai undang-undang. (M.Ds IX.2)

3.      Oleh karena sifatnya yang luar biasa, karena sifat dan keistimewaan dari asalnya, oleh karena pelaksanaan peraturan-peraturan khusus yang terbatas dan oleh karena sifat-sifat kesucian yang khusus dan Brahmana adalah guru dari semua warna.(M.Ds IX.3)

4.      Brahmana, Ksatria dan Waisya ketiga golongan ini adalah dwijati sedangkan Sudra, yang keempat, adalah ekajati dan tidak ada golongan yang kelima.(M.Ds IX.4)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Brahmana adalah golongan pertama, menyusul Ksatrya, lalu Waysia, ketiga golongan itu sama-sama dwijati, dwijati artinya lahir dua kali, sebab ketika mereka menginjak kelahiran yang kedua kali, adalah setelah selesai mereka menjalani upacara penyucian (pentasbihan), itulah sebanya mereka itu ketiga-tiganya disebut lahir dua kali, adapun Sudra yang merupakan golongan keempat, disebut ekajati artinya lahir satu kali, tidak boleh dikenakan kepadanya melakukan brahmacari seperti halnya ketiga golongan itu, itulah yang disebut catur warna, tidak ada golongan yang kelima.

Dharma Sang Brahmana disebutkan yaitu; mempelajari weda, mengadakan upacara kebaktian atau pujaan, memberikan amal sosial, berkunjung ke tempat-tempat suci, memberikan ajaran-ajaran (penerangan agama), memimpin upacara dan dibenarkan menerima derma. Begitu juga dharma Sang ksatriya adalah, harus mempelajari weda, senantiasa melakukan korban api suci, mengadakan upacara kebaktian, menjaga keamanan negara, mengenal bawahanya sampai sanak keluarga dan kaum kerabatnya, memberikan sedekah, jika ia berbuat demikian, tingkatan alam sorga akan diperolehnya kelak. Sedangkan Dharma Sang Waisya adalah harus belajar pada sang brahmana, maupun pada sang ksatrya dan hendaklah ia memberikan sedekah pada saatnya; waktu persedekahan tiba, pada hari yang baik, hendaklah ia membagi-bagikan sedekah kepada semua orang yang meminta bantuan kepadanya, dan taat mengadakan pujaan kepada tiga api suci, yang disebut triagni yaitu tiga api suci, perincianya adalah: ahawaniya, garhaspatya dan citagni ahawaniya artinya api tukang masak untuk memasak makanan, garhaspatya artinya api upacara perkawinan, itulah api yang dipakai saksi pada waktu perkawinan dilangsungkan, citagni artinya api untuk membakar mayat, itulah yang disebut tiga api suci, api itu lah yang harus dihormati dan dipuja oleh sang Waisya, perbuatan demikian itu menyampaikan dia ke alam sorga nantinya. Sedangkan perilaku Sang Sudra, yaitu bersedia mengabdi kepada sang Brahmana, Ksatrya dan Waisya, sebagaimana harusnya, apabila ketiga golongan yang dilayani olehnya merasa puas maka dosa-dosanya akan terhapus dan segala usahanya berhasil.

2.5 Perkawinan antar Warna dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya X

Dalam Bab X dibahas pula tentang bentuk perkawinan antar kasta yang tidak sederajat yang dibedakan atas dua sistem yakni Anuloma dan Pratiloma. Anuloma adalah suatu bentuk perkawinan antar golongan atau Warna yang dianut menurut sistem perkawinan Hindu, yang membolehkan perkawinan dimana status golongan istri setingkat lebih rendah dari status suaminya (M.Ds.X.5). Misalanya Brahmana mengawini wanita yang berasal dari golongan Ksatriya. Bentuk perkawinan ini adalah merupakan bentuk penyimpangan dari azas perkawinan yang sederajat antara Brahman dengan Brahmani, Ksatriya dengan Ksatrya dan seterusnya.

Sedangkan Pratiloma adalah suatu bentuk perkawinan antar warna, yang membolehkan perkawinan dimana status golongan istri dua atau tiga tingkat lebih rendah dari status suaminya (M.Ds.X.7). Misalnya seorang Brahmana mengawini wanita keturunan Wesya anaknya akan disebut Abastha, sedangkan apabila Brahmana mengawini wanita keturunan Sudra, maka anakanya akan disebut Nisada atau Parasawa (M.Ds.X.8).

Sistem ini membuka kemungkinan poligami, namun tetap hanya dibenarkan satu perkawinan saja untuk perkawinan sederajat. Pengaruh yang ditimbulkan, sebagai akibat dari perkawinan tidak sederajat (campuran), dilukiskan sebagai kejadian yang dapat mengancam kehidupan sosial dalam negara. Namun secara keseluruhan tersirat bahwa Hindu menganut “garis kebapakan”, dengan tetap menghargai peran ibu secara fungsional.

BAB III

PENUTUP

3.1       Kesimpulan

A. Manawa Dharmasastra Adhyaya IX

Manawa Dharmasastra Adhyaya IX terdiri dari 336 pasal. Bab ini juga memuat berbagai peraturan-peraturan terkait dengan kewajiban suami istri, hak pewarisan harta kekayaan, judi dan taruhan.

1. Kewajiban suami dan istri

Kewajiban suami dan istri diatur dalam Manawa Dharmasastra IX sloka 1-103. Dalam sebuah keluarga minimal terdiri dari suami (bapak), isteri (ibu), dan anak yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban sebagai warga rumah. Tugas dan kewajiban  isteri dan suami secara umum yang harus dilaksanakan antara lain: Suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati dalam kesetaraan, setia, saling membantu baik lahir maupun batin. Setelah mempunyai putra (santana), suami-isteri bekerjasama mendidik putra-putrinya sebaik-baiknya sampai putra-putrinya kawin dan dapat berdiri sendiri. Hubungan cinta kasih antara suami-isteri harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Di samping itu suami isteri berkewajiban mempelajari dan menjalankan ajaran-ajaran agama.

2. Pembagian Harta Waris

Dalam peraturan tentang hak pewarisan harta kekayaan diatur dalam Manawa Dharmasastra IX sloka 104-219 yang secara esensial bahwa pewarisan adalah penggantian tempat seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Ahli waris tidak harus diterima oleh anak laki-laki baik statusnya sebagai putra sulung atu bungsu, akan tetapi anak perempuan juga berhak menjadi ahli waris sesuai dengan pasal-pasal yang diatur, baik dari segi jumlahnya maupun jenisnya.

3. Judi dan Taruhan

Judi dan taruhan diatur dalam Manawa Dharmasastra IX sloka 220-228 yang menyatakan dengan tegas bahwa judi dan taruhan dilarang oleh agama dan harus dicegah oleh para pemimpin karena dapat menimbulkan kejahatan, perampokan dan pembunuhan sehingga dapat menyengsarakan diri sendiri, keluarga dan negara (kerajaan).

B. Manawa Dharmasastra Adhyaya X

Manawa Dharmasatr Adhyaya X  meliputi 131 pasal, yang dapat disebut sebagai kelanjutan atau keterangan tambahan dari adhyaya sebelumnya. Disebutkan pada bagian awalnya, bahwa Brahmana, Ksatrya dan Wesya adalah tiga golongan dwijati, yang berkewajiban mempelajari Veda-veda. Brahmana yang oleh karena sifat-sifatnya yang luar biasa, keistimewaannya, kesucian batinnya merupakan Guru dari semua Warna. Dan disebutkan pula tentang perkawinan antar warna yang terjadi serta hak dan kewajiban dari Brahmana, Ksatrya, Wesya dan Sudra.

1. Tiga golongan Dwijati

Tiga golongan Dwijati diatur dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya X sloka 1-4. Brahmana adalah golongan pertama, menyusul Ksatrya, lalu Waysia, ketiga golongan itu sama-sama dwijati, dwijati artinya lahir dua kali, sebab ketika mereka menginjak kelahiran yang kedua kali, adalah setelah selesai mereka menjalani upacara penyucian (pentasbihan), itulah sebanya mereka itu ketiga-tiganya disebut lahir dua kali, sedangkan Sudra yang merupakan golongan keempat, disebut ekajati yang artinya lahir satu kali, dan tidak boleh melakukan brahmacari (mempelajari weda) seperti halnya ketiga golongan itu, karena Sudra hanya sebagi pelayan dari golongan Dwijati.

2. Perkawinan antar warna

Perkawinan antar warna diatur dalam Manawa Dharmasastra Adhyaya X sloka 5-73. Dalam hal ini disebutkan bahwa bentuk perkawinan antar kasta yang tidak sederajat yang dibedakan atas dua sistem yakni Anuloma dan Pratiloma. Anuloma adalah suatu bentuk perkawinan antar golongan atau Warna yang dianut menurut sistem perkawinan Hindu, yang membolehkan perkawinan dimana status golongan istri setingkat lebih rendah dari status suaminya (M.Ds.X.5). Sedangkan Pratiloma adalah Sedangkan Pratiloma adalah suatu bentuk perkawinan antar warna, yang membolehkan perkawinan dimana status golongan istri dua atau tiga tingkat lebih rendah dari status suaminya (M.Ds.X.7).

3.1       Saran-Saran

Kesibukan masing-masing telah menyita terlampau banyak waktu kita. Apakah kita seorang bujangan (Brahmacarin) yang sedang menuntut ilmu, apalagi hidup sebagai perumah-tangga (Grehastin) yang mulai menerapkan pengetahuan, teknologi, keakhlian dan keterampilan dalam menafkahi keluarga; waktu yang 24 jam dalam sehari serasa masih kurang cukup bagi kita.

Kalaupun kita punya cukup minat untuk lebih mengakrabi kitab-kitab suci, waktu sisa mungkin sekali telah diblokir oleh anak-anak (bagi yang telah dikaruniai anak), atau bersosialisasi betapa layaknya anggota masyarakat. Mereka yang hidup di kota-kota besar memiliki waktu senggang relatif lebih sempit dibandingkan dengan mereka yang hidup di pedesaan atau diluar kota. Alhasil terlampau sedikit waktu luang bagi keluarga masing-masing, apalagi untuk membaca-baca kitab suci atau Veda-veda. Sedangkan yang hidup di pedesaan atau diluar kota, disamping lebih sulit untuk memperolehnya, juga daya belinya rendah. Ada yang lebih urgen bagi mereka untuk lebih diutamakan.

Sebagai umat Hindu kita sudah sepantasnya lebih memahami pustaka suci yang dijadikan pedoman dalam berbuat seperti yang tertuang dalam kitab Manawa Dharmasastra yang banyak mengandung ajaran-ajaran kebenaran. Di samaping itu juga generasi muda Hindu sebagai agen dari perubahan harus bisa menjadi perintis di dalam meningkatkan pemahaman dan mengaplikasukan ajaran yang tertuang di dalam kitab ini sehingga dari waktu ke waktu implementasi semakin meningkat serta mengurangi kesalahpahaman di dalam menafsirka inti sari dari ajaran kitab Manawa Dharmasatra dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

Pudja Gede SH dan Tjok Rai S.1977. Manu Dharma Sastra. Dirjen Bimas Hindu-Budha. jakarta

http://bali.forumotion.net/sanatan-dharma-f126/dimana-wanita-dihormati-disana-para-dewa-melimpahkan-anugerahnya-t3100.htm

http://okanila.brinkster.net/mediaFull.asp?ID=908

http://balebanjar.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=116:gender-dan-swadharma-warga-rumah-tangga-dalam-perspektif-agama-hindu&catid=49:tatwa&Itemid

http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=830&Itemid=29

http://okanila.brinkster.net/mediaFull.asp?ID=119

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s